Home > HEADLINE > Pencabutan Lampiran Perpres No 10 Tahun 2021 Dinilai Keputusan Tepat

Pencabutan Lampiran Perpres No 10 Tahun 2021 Dinilai Keputusan Tepat

                                              Ketua DPD PPP Jateng Masruhan Samsurie

SEMARANG[Kampusnesia] – Pencabutan lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terkait minuman keras (Miras) merupakan keputusan yang tepat, meski menimbulkan dilematis.

Ketua DPD PPP Jateng Masruhan Samsurie mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Perpres itu sudah tepat, sebagai upaya memperhatikan aspirasi masyarakat yang sebagian besar menolak invetasi di lima provinsi, meski menimbulkan dilematis.

Kebijakan itu membatalkan izin investasi minuman keras alias miras yang dibuka bagi empat daerah meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara dan Papua.

Pemerintah Daerah setempat sempat membuka keran bisnis miras karena memberikan manfaat dari sisi ekonomi. Kontribusi industri minuman beralkohol terhadap penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, bahkan rantai pasoknya berhasil menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

“Setelah Pencabutan Perpres itu, saat ini kita kawal jangan sampai lima Pemprov itu memanfaatkan otonomi daerah untuk membuat sendiri kebijakan investasi miras. Ini mirip dengan lokalisasi pelacuran, dimana satu daerah berhak melakukabn lokalisasi denga dalih kearifan lokal dan untuk memudahkan pembinaan,” ujar Masruhan, Kamis (4/3).

Tidak dipungkiri memang pencabutan lampiran Perpres menyebabkan perajin minuman beralkohol tidak memiliki kepastian hukum. Selama ini, izin investasi miras di Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua menggunakan izin Pemerintah Daerah.

“Coba tunjukkan daerah mana yang pelacuran dilokalisasi dan tidak terjadinya pelacuran di luar lokalisasi tersebut? Tidak ada. Itu akan terjadi dengan “lokalisasi” miras di 5 provinsi. Prinisp kami “mencegah kerusakan” harus didahulukan, dan investasi miras di 5 daerah itu pasti akan mendatangkan kerusakan moral dab kepribadian bangsa,” tutur Masruhan yang juga sebagai Anggota Komisi A DPRD Jateng.

Seperti diketahui Pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa lalu (2/3).

Menurut Jokowi, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ujar Jokowi.

Sebelum pencabutan,  Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 8 kali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *