PEKALONGAN[Kampusnesia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo benar-benar serius dalam mengamankan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat Jawa-Bali. Dia turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan itu berjalan.
Hari kedua pemberlakuan PPKM Mikro Darurat, Minggu (4/7) digunakan Ganjar Pranowo untuk mengecek pelaksanaan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Di dua tempat itu, dia meminta Bupati/Wali Kota termasuk jajaran TNI/Polri untuk lebih tegas.
“PPKM Mikro Darurat sudah berjalan baik, tapi belum disiplin banget. Saya tadi pagi keliling di Kota Semarang, masih banyak orang nongkrong di warung. Maka saya minta Bupati/Wali Kota bersama TNI/Polri lebuh tegas. Kalau ada yang nongkrong, langsung bubarke (dibubarkan),” ujarnya.
Jika sebelumnya edukasi pada masyarakat lebih diutamakan, saat ini adalah ketegasan. Sebab jika tidak, maka PPKM Mikro Darurat tidak akan berhasil.
“Kalau ada kerumunan langsung ditegur, pulang sekarang. Kita ingatkan dengan intonasi tinggi, agar masyarakat tahu bahwa ini serius. Kita ditargetkan mengurangi penyebaran sampai 10.000 kasus perhari. Ini berat, maka kami minta masyarakat berpartisipasi termasuk kita meningkatkan penegakan hukumnya,” tuturnya.
Masyarakat, lanjutmnya, juga diminta mendukung program pemerintah ini. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan seperti apapun tidak akan berjalan.
“Saya hari ini bersedih. Tadi malam Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saya meninggal karena Covid. Tiap hari kita mendengar kabar yang sama dari rekan, saudara dan lainnya. Tiap hari pasti ada suara sirene ambulans. Jadi tolong, ayo bantu dengan cara menahan diri di rumah, selama PPKM Darurat ini berjalan,” tuturnya.
Tak hanya tentang pengetatan masyarakat, Ganjar juga memastikan semua daerah siap dari sisi medis. Rumah sakit harus menambah tempat tidur, tempat isolasi terpusat disiapkan termasuk oksigen dan tenaga kesehatan.
“Tadi saya ke RSUD Bendan Pekalongan, saya cek tempat tidurnya sudah ditambah sampai 40%. Saya cek oksigen juga sudah aman. Tempat isolasi juga sudah disiapkan sehingga relatif siap,” ujarnya.
Bupati/Wali Kota di daerah lain, tutur Ganjar, juga harus mempersiapkan dari sekarang. Inventarisir semua gedung milik pemerintah yang bisa digunakan untuk tempat isolasi terpusat.
“Kalau kurang, bisa kerja sama dengan universitas atau instansi lain yang punya gedung. Skenario-skenario itu harus disiapkan, termasuk skenario memakai tenda. Dari TNI/Polri sudah siap,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid menuturkan pihaknya siap melaksanakan PPKM Mikro Darurat. Pihaknya siap memberlakukan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar.
“Siapapun yang melanggar, pasti kami berikan sanksi tegas. Tidak ada yang boleh menawar lagi,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sudah menyiapkan skenario-skenario jika terjadi lonjakan. Tempat tidur baik ICU maupun isolasi di Rumah sakit telah ditambah, dan tempat isolasi terpusat juga sudah disiapkan.
“Kami telah bekerja sama dengan Universitas Pekalongan untuk menggunakan asrama mahasiswanya sebagai tempat isolasi terpusat. Kalau nanti tetap kurang, kami sudah menyiapkan skenario gedung SMPN 4 Kota Pekalongan untuk tempat isolasi terpusat,” ujarnya. (rs)
