Home > HEADLINE > Media Sosial vs Korupsi : Siapa Pemenangnya ?

Media Sosial vs Korupsi : Siapa Pemenangnya ?

Media Sosial vs Korupsi : Siapa Pemenangnya ?

Oleh : Catur Asri J. W

Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang

Kampusnesia.com, Semarang Jawa Tengah _ Media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mengungkap kasus korupsi, terutama dengan kemampuannya untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi yang berhasil diungkapkan berkat peran media sosial dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Tidak hanya itu, media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengungkap kasus korupsi dan menyuarakan tuntutan mereka untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemanfaatan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, laporan, dan opini mereka tentang praktik korupsi, serta mengkoordinasikan tindakan kolektif untuk menuntut perubahan.

Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah kasus korupsi e-KTP di Indonesia. Kasus ini berhasil diungkapkan setelah seorang blogger mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam proyek e-KTP melalui media sosial. Informasi tersebut kemudian menyebar luas di kalangan masyarakat, dan akhirnya menjadi sorotan media massa dan lembaga pemerintah. Salah satu kasus blogger yang mengungkap korupsi e-KTP adalah kasus yang melibatkan seorang blogger bernama Ade Armando. Ade Armando mempublikasikan artikel yang mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Dengan media sosial    maka memperkuat kasus dugaan korupsi e-KTP sebab luasnya jaringan yang disebarkan . (Kompas.com-16/04/2017)

Kasus politisi yang terlibat dalam korupsi dapat menunjukkan hedonisme atau gaya hidup yang mewah di media sosial sebagai bukti dari kekayaan mereka yang diperoleh secara tidak sah. Contohnya, mantan gubernur provinsi Sumatera Utara di Indonesia, nonaktif, Gatot Pujo Nugroho yang diadili karena terlibat dalam kasus suap dan korupsi, seringkali memposting foto-foto dirinya dengan mobil mewah, perjalanan ke luar negeri, dan kegiatan hedonistik lainnya di akun media sosialnya .  (news.detik.com – 09/03/2017)

Telah terbukti juga dari kasus kasus di atas, media sosial telah membantu mengungkapkan praktik korupsi yang sebelumnya tidak diketahui atau dilaporkan. Berkat media sosial, masyarakat dapat dengan cepat dan mudah mengumpulkan bukti dan informasi tentang tindakan korupsi dan membagikannya dengan publik, hal ini semakin membuat bahwa media sosial dapat menjadi senjata ampuh dalam membongkar praktik korupsi.

Selain itu, media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk mengadakan aksi dan protes yang dapat meningkatkan tekanan pada pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus korupsi tersebut. Namun, meskipun media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mengungkap kasus korupsi, masih diperlukan kerja sama antara masyarakat, media massa, dan lembaga pemerintah untuk menangani dan mencegah korupsi secara menyeluruh. Sebagai platform yang dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat, media sosial memungkinkan informasi terkait korupsi dan praktik-praktik tidak etis lainnya untuk diperoleh dan disebarkan dengan cepat.

Hal lainnya, media sosial juga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengungkapan kasus korupsi. Dalam era informasi digital ini, masyarakat dapat mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus korupsi, dan menyebarkannya melalui media sosial untuk mendapatkan dukungan dan tindakan dari pihak yang berwenang.Jadi hanya dengan sekali posting, maka para koruptor akan was-was dengan tindakan yang ia lakukan, apakah akan terjebak atau lolos dari kasus korupsi tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu benar dan dapat memicu opini publik yang tidak benar. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dalam menyaring informasi yang tersebar di media sosial, serta pengawasan dan tindakan yang efektif dari lembaga pemerintah untuk menangani kasus korupsi dengan tuntas.

Di sisi lain, media sosial juga memiliki kelemahan dalam mengungkap kasus korupsi, seperti mudahnya pemalsuan informasi, penggunaan akun palsu untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, dan berbagai upaya manipulasi lainnya. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya kolaboratif antara masyarakat, media massa, dan lembaga pemerintah dalam memerangi korupsi secara menyeluruh. Dalam menerjma dan melihat postingan yang tersebar contohnya salah satu platform media sosial terbesar yaitu Instagram pun harus dengan hati-hati dan selektif.

Saya berpendapat bahwa Instagram, sebagai salah satu platform media sosial terbesar dan paling populer saat ini, karena memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam mengungkap kasus korupsi. Instagram memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, dan cerita secara real-time, sehingga memungkinkan informasi terkait kasus korupsi untuk menyebar dengan cepat dan luas.

Salah satu contoh lagi penggunaan Instagram dalam mengungkap kasus korupsi adalah melalui kampanye anti-korupsi yang diluncurkan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Dalam kampanye ini, Instagram dapat digunakan untuk membagikan informasi terkait kasus korupsi, menampilkan bukti-bukti kasus, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Instagram juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk membagikan pengalaman mereka terkait kasus korupsi yang mereka alami atau saksikan, sehingga memicu tindakan dari lembaga yang berwenang. Hal ini juga dapat memotivasi masyarakat lainnya untuk menjadi lebih peka dan aktif dalam memerangi korupsi di lingkungan sekitar mereka.

Namun, hal yang perlu diingat adalah bahwa Instagram bukanlah satu-satunya platform media sosial yang dapat digunakan untuk mengungkap kasus korupsi. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan berbagai platform media sosial yang tersedia untuk memperoleh informasi terkait kasus korupsi dan memperluas jangkauan informasi yang disebarkan. Selain itu, diperlukan upaya koordinasi dan kolaborasi antara masyarakat, media massa, dan lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa upaya pengungkapan kasus korupsi dilakukan dengan baik dan benar.

Dalam menjalankan perannya sebagai alat pemberantasan korupsi, media sosial tetap menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah risiko penyebaran informasi yang salah atau hoaks, yang dapat mengganggu upaya pemberantasan korupsi dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap informasi yang disebarkan melalui media sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan melalui media sosial benar dan dapat dipercaya. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan literasi digital dan pendidikan publik tentang cara memeriksa kebenaran informasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap orang-orang yang sengaja menyebarkan informasi palsu.

Dalam hal ini, media sosial dapat berperan sebagai alat yang memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi pemerintah dan menuntut akuntabilitas. Namun, upaya ini harus didukung dengan upaya pemberantasan korupsi yang sistematis dan menyeluruh oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan potensi media sosial secara bijak dan efektif, diharapkan dapat membuka jalan bagi upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan transparan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Penulis : Catur W

Editor : Hedy Rahmad

* Artikel ini telah dibaca 51 kali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *