SEMARANG[Kampusnesia] – Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo SH, MIP akan mendorong Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Politik (Orpol) dan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, agar berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Pemilu 2019 mendatang.
Pelibatan organisasi dan elemen-elemen nonpemerintah untuk mensukseskan pesta demokrasi tahun depan itu menjadin salah satu poin rencana kerja bersama yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinasn Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Hotel Patra , Rabu lalu (13/9).
“Pemilu itu kerja kita bersama, bukan hanya kerja KPU, Bawaslu dan Parpol bersama Caleg, Calon Kepala Daerah dan Pesiden saja, oleh karena itu semua elemen masyarakat kami mohon untuk bergerak bersama mensukseskan pesta demokrasi ini sesuai dengan proporsinya masing-masing,” ujarnya di Semarang kemarin.
Menurutnya, meski Pemilu telah disepakati menjadi kerja dan hajat bersama, namun tidak mustahil ada pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya pesta demokrasi ini melalui berbagai cara, oleh karena itu seluruh elemen masyarakat diharapkan jangan kendur dan lengah dalam mewaspadai terhadap manuver-manuver pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya Pemilu.
Menghangatnya suhu politik di Jawa Tengah paska pengumuman pasangan bakal Calon Presiden – Wakil Presiden dan daftar calon sementara anggota legislatif (bacaleg) dari partai-partai politik peserta Pemilu 2019 tidak perlu dikhawatirkan, karena mereka sudah semakin dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi.
Justru yang harus diwaspadai, lanjutnya, adalah pihak-pihak eksternal parpol dan kandidat caleg yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu. Diyakini bahwa seluruh masyarakat Jateng tidak ingin ada kerusuhan atau kegaduhan dalam Pemilu, semuanya ingin berjalan lancar.
Menurutnya, upaya untuk mempersempit terjadinya kegaduhan dalam proses pelaksanasan Pemilu selain akan melibatkan ormas, orpol dan lembaga-lembaga keswadayaan juga mendorong kepada para bupati dan walikota agar memfasilitasi penyelenggara Pemilu di daerah seperti KPUD dan Bawaslu pada saat menghadapi kendala di lapangan ditengah berlangsungnya proses Pemilu.
Problem penyelenggaraan Pemilu yang muncul di luar dugaan harus segera diatasi dan diselesaikan agar tidak memicu kegaduhan. Kebutuhan fasilitas untuk menyimpan dokumen dan logistik pemilu yang selama ini menjadi problem KPU kabupaten/kota misalnya, harus segera diatasi dengan membantu pengadaan atau pembangunan gudang untuk menyimpan logistik pemilu.
“Para bupati dan wali kota se-Jateng saya minta untuk mulai lebih intens melakukan berbagai antisipasi agar Pemilu di daerah dapat berjalan lancar, kalaupun ada kendala bisa segera diatasi bersama-sama dengan masyarakat, “ tutur Ganjar. (smh)
