JAKARTA[Kampusnesia] – Pemerintah akan menertibkan penataan distribusi lahan melalaui program kebijakan reforma agraria, percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah rakyat dan perhutanan sosial.
Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) mengatakan selama ini banyak yang protes karena realisasi pengelolaan dan distribusi lahan mengabaikan unsur keadilan, yang dapat alokasi distribudi terbatas hanya kalangan yang besar-besar saja, yang kecil tidak kebagian .
“Ini yang ingin kita betulkan agar yang namanya reforma agraria, pembagian sertifikat dan perhutanan sosial itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, sehingga struktur penguasaan lahan di Tanah Air itu betul-betul berkeadilan,” ujarnya saat membuka Rembuk Nasional Pelaksaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Form 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/9).
Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas ketimpangan yang berpangkal dari kebijakan masa lalu. Khusus penerbitan sertifikat untuk rakyat, dalam dua tahun terakhir pemerintah berupaya mempercepat terbitnya sertifikat bagi jutaan bidang tanah yang belum diakui kepemilikannya.
Untuk tahun ini, lanjutnya, sebanyak 7 juta sertifikat bidang tanah ditargetkan dapat duterbitkan, biasanya hanya sekitar 500.000 sertifikat yang terbit per tahun.
Yang jelas, dia menambahkan pemerintah dalam menjalalankan setiap pekerjaan harus dengan target-target yang nyata dan jelas. Dengan cara itu sebanyak 5 juta sertifikat bisa diterbitkan setiap tahun, Bahkan tahun ini sebanyak 7 juta sertifikat insya Allah bisa diterbitkan.
Dia menuturkan jika setiap pekerjaan pelaksanaanya mengacu pada sistem yang benar dan diawasi dengan benar, maka tidak akan menimbulkan persoalan – persoalan di kemudian hari.
Sedangkan kebijakan lainnya, terutama perhutanan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pengelolaan kawasan hutan secara produktif juga terus dilakukan.
Hingga kini, tutur Jokowi, pemerintah telah memberikan akses terhadap 1,9 juta hektare lahan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan, untuk dapat dikelola secara produktif. Tahun depan ditargetkan kurang lebih 3 juta hektare. (smh)
