SEMARANG[Kampusnesia] – Pemprov Jateng resmi menerapkan pendidikan karakter dan antikorupsi kepada para pelajar di sekolah, sehingga provinsi ini menjadi pionir dalam upaya mitigasi korupsi sejak usia dini di Indonesia.
Kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerapkan pendidikan karakter dan antikorupsi itu mendapat apresiasi dari banyak pihak.
Sejumlah pakar hukum di Jateng mengacungi jempol atas langkah progresif Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.
Pakar hukum sekaligus Rektor Universitas Diponegoro Prof Dr Yos Johan Utama mengatakan apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah merupakan langkah kongkret dalam upaya pencegahan praktik korupsi.
Dengan pendidikan karakter dan antikorupsi, lanjutnya, yang diberikan kepada pelajar, maka ke depan generasi penerus bangsa itu akan menjadi agen perubahan dan aktor untuk menghilangkan praktik korupsi di Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah dalam upaya mitigasi korupsi sejak dini. Pendidikan karakter dan antikorupsi kepada anak-anak sejak usia dini memang sangat penting dilakukan saat ini,” ujarnya Selasa (9/4).
Menurutnya, secara pribadi maupun Institusi Undip akan mendukung penuh upaya Gubernur untuk pembelajaran antikorupsi sejak usia dini. Bahkan siap membantu penuh Pemprov Jateng jika memang dibutuhkan.
“Kami akan dukung penuh untuk tercapainya tujuan dari pendidikan karakter dan antikorupsi ini,” tuturnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Dr Ali Masyar menuturkan pendidikan antikorupsi memang sudah lama dicanangkan oleh KPK. Jika sekarang Jateng menerapkannya, maka itu hal yang sangat positif.
“Ini gayung bersambut, kebijakan Gubernur Jateng tentang pentingnya pendidikan antikorupsi ini menjawab cita-cita KPK. Ini sangat positif sekali,” ujarnya.
Ali yang juga menjabat staf ahli Rektor UNNES bidang hukum ini menuturkan selama ini korupsi itu masih sekitar suap, mengambil uang rakyat atau jual beli jabatan. Padahal, menurutnya, bibit-bibit korupsi telah terjadi sejak anak usia dini.
“Penyadaran-penyadaran pada anak itu yang sangat penting dilakukan. Misalnya hal-hal kecil saja, mencontek, ingin memperoleh nilai baik secara instan, tidak peduli dengan proses, berbohong, itu sebenarnya bibit-bibit perilaku korupsi. Nah kalau hal-hal kecil semacam ini dibiarkan, tentu karakter kedepan akan terbentuk buruk, sehingga saya sangat mendukung penuh penerapan pendidikan antikorupsi kepada anak sekolah ini,” ujarnya.
Dia menilai meski baru proses uji coba dan hanya memasukkan pendidkan antikorupsi kepada setiap mata pelajaran, namun langkah itu sudah sangat progresif.
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelaksanaan pendidikan karakter dan antikorupsi di sekolah-sekolah. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jawa Tengah menjadi Provinsi pertama yang menerapkan program itu.
“Tahun ini per Juni 2019 ada 10 provinsi yang mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kami para gubernur diminta membuat Pergub-nya, dan Jateng yang pertama karena Pergub sudah saya teken pekan lalu,” ujar Ganjar saat meninjau UNBK di SMAN 2 Maos, Cilacap, Senin lalu (8/4),
Pergub ini, lanjutnya, selain mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana, juga perihal kerja sama, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan. Kurikulum pendidikan antikorupsi sangat penting karena sekolah merupakan tempat ditempanya calon pemimpin bangsa.
Pemprov Jateng telah menunjuk 23 sekolah di 23 kabupaten/kota sebagai piloting sekolah penyelenggara pendidikan berintegritas yang melaksanakan program pendidikan antikorupsi. Sebanyak 23 sekolah SMA dan SMK inilah yang akan menjadi titik penerapan pendidikan antikorupsi. (rs)
